SOMASI KLU PASILITASI KONSULTASI PUBLIK RAPERDA KLU TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HU

Redaksi 01 April 2018 12:55:02 WIB

Karang Bajo (SID). Somasi Lombok Utara Yusuf Tantowi bersama Ahyar Supriadi mempasilitasi Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Lombok Urara tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hikum Adat yang di hadiri oleh Anggota DPRD KLU, R. Nyakradi, Bagian PMD D2KBPEMDES KLU, Kasi Pelum Kecamatan Bayan, Tokoh Masyarakat Adat, tokoh wanita, Kades Akar akar, Kades Loloan dan Kades Karang Bajo bertempat di Pondok Senaru 26 Maret 2018.



Sebagai bahan Pertimbangan dalam Raperda Pengakuan dan Perildungan masyarakat adat bahwa masyarakat hukum adat dengan nilai nilai adat yang dimilikinya merupakan komunitas yang sangat berperan dalam pelaksanaan Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketidak pastian kedudukan hukum masyarakat hukum adat yang masi hidup dan menempati wilayah tertentu di KLU telah mengakibatkan ketidak adilan serta menghalangi kemandirian dan kemunduran nilai luhur masyarakat hukum adat sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan perlu pengakuan dan perlindungan penegakan dan pemenuhan hak kesatuan masyarakat hukum adat.

Anggota DPRD KLU R. Nyakradi Menyampaikan bahwa pembahasan Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat insya allah kita paripurnakan pada ahir bulan maret 2018 yang ada kaitannya tentang koordinasi Legislatip dan eksekutip alhamdulillah berjalan lancar jadi jangan hawatir, tentang kewenangan DPRD dalam mengawal wilayah hukum adat, untuk itu mohon dukungan dari teman teman somasi dan tokoh masyarakat adat.

Ruang lingkup Raperda ini meliputi Pengakuan masyarakat hukum adat, perlindungan masyarakat hukum adat, hak hak masyarakat hukum adat, pemberdayaan masyarakat hukum adat dan penyelesaian sengketa.

Pengkauan dan perlindungan masyarakat hukum adat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat hukum adat yang sejahtera, aman tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindung dari tindakan diskriminasi,

Tujuan lain agar pemerintah Daerah KLU mengakui dan melindungi hak hak masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan dan memfasilitasi masyarajat hukum adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemda KLU agar memberikan Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui proses identifikasi, vrifikasi dan validasi baru penetapan, dengan cara Bupati melalui Camat melakukan identifikasi berupa sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan atau benda benda bersejarah milik adat dan kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.

Kewajiban masyarakat hukum adat yaitu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang berada di wilayah adatnya sesuai dengan peinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan menjaga wilayah adat dan kawasan hutan adat terhadap fungsi sebagai hutan adat dengan kearifan lokal. ( Ardes ).

Komentar atas SOMASI KLU PASILITASI KONSULTASI PUBLIK RAPERDA KLU TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HU

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Google Translit

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
d' Best Translator

Google Analytics

Lokasi Karang Bajo

tampilkan dalam peta lebih besar