BAWASLU NTB LAKUKAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF KE MASYARAKAT ADAT KARANG BAJO

Redaksi 08 Mei 2018 03:40:53 WIB



Karang Bajo (SID). Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Muh. Khualid. S.Ag. MA. Hadir juga Umar dan Itratip Bekerja sama dengan BAWASLU Kabupaten Lombok Utara melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu kepada mayarakat adat Karang Bajo hadir juga Panwaslu Kecamatan Bayan dan Panwaslu desa se Kecamatan Bayan bertempat di Gubuk Karang Bajo 05 mei 2018.



Tujuan dilakukannya Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat adat adalah agar masyarakat adat memahami dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, menegakkan integritas, kredibiktas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan, akuntabilitas hasil pemilu serta terlaksananya perundang undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.

Tujuan Pengawasan partisipatif yaitu untuk memastikan terlindunginya hak pokitik warga masyarakat adat, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya, mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat

Ketua BAWASLU NTB menyampaikan tentang pengertian pemilu yaitu sebagai alat untuk memilih pemimpin atau sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mana pada tahun 2018 ini kita akan memilih Gubernur dan wakil Gubernur NTB sedangkan tahun 2019 nanti kita akan melaksanakan Pemilihan Umum yaitu memilih Calon DPR Daerah, DPR Provinsi, DPR RI, DPD dan Pimilihan Presiden.

Sementara sarat agar dapat memilih adalah telah terdaftar sebagai Daftar Pemulih Tetap dengan membawa surat panggilan dan membawa e_KTP, sebab pemilih yang tidak memiliki e_KTP atau surat keterangan pengganti KTP dari Dukcapil.

Nah untuk mensukseskan Pemilu ini ada yang boleh di lakukan dan ada yg tidak boleh di lakukan, selanjutnya yang boleh di lakukan maka yang punya kewenangan menjelaskan tata cara memilih yang benar adalah KPU, Jadi tugas Bawaslu beserta jajarannya yaitu menjelaskan kepada masyarakat adat pyang tidak boleh di laksanakan.

Yang tidak boleh dilaksanakan pada Pilgub dan Pemilu legislatif adalah many politik, yaitu politik uang, penyuap dan yang di suap untuk memilih dan untuk tidak memilih calon tertentu, sama sama bersalah jika terbukti melakukan many politik maka sangsinya adalah pidana selanjutnya yang tidak boleh dilakukan adalah menyebarkan kebencian yang di sebut politisasi sara. Terus yang tidak boleh di lakukan juga memilih dengan cara mewakili orang lain. Oleh sebab itu maka mari masyarakat adat karang bajo kita bersama sama menolak politik uang dan politik sara.

Selanjutnya di jelaskan makna dari pengawasan partisipatif yaitu menyatakan sikap untuk melapor jika di temukan adanya seseorang melakukan pemberian uang sogokan dan ada yang menerima lalu melapor kepada pengawas pemilu, maka saat ini tugas kita adalah mengingatkan kepada keluarga dan sahabat kita sebelum transaksi itu terjadi ini yang di sebut mencegah.

Tokoh masyarakat Adat Karang Bajo Rianom S.Sos menyampaikan bahwa atas nama masyarakat adat menyampaikan selamat datang kepada Bawaslu Provinsi NTB yang berkenan berkunjung ke Karang Bajo untuk meliat secara langsung kondisi kami, dalam sejarah dari dulu hingga sekarang masyarakat adat pada dasarnya tidak pernah berpolitik, kami sudah terbiasa dengan cara kami sendiri yaitu dengan cara positip. Kami ingin pada Pilgub 2018 ini akan menyalurkan hak pilih kami sesuai dengan hati nurani kami, sebab kami masyarakat adat sepakat untuk tidak menerima sogok atau menerima barang dan sejenisnya karena kami telah terbiasa dengan cara itu.

Sesungguhnya masyarakat adat ketika menduduki jabatan sudah di sumpah janji sebelum menduduki jabatan adat, seperti sebagai mak lokak, sebagai kiyai, sebagai pembekel maupun keturunannya, jikapun masyarakat melakukan politik uang maupun sara maka dia dikatakan ingkar janji dan itu harus di denda secara adat dan di asuh agar tidak terulang kembali.

Harapan kepada para pemimpin adat seperti mak lokak, mak kuyai lebe beserta santrinya, pembekel adat beserta para toak turun agar tidak terkecoh oleh janji janji politik apalagi menerima imbalan, kalau ada calon datang untuk meminta restu atau minta doa maka kita harus melayani siapapun dia tetap kita terima, dalam bahasa kita kalau dia membawa sedekah ihlas karena Allah atau hadiah maka kita terima sebab tidak termasuk sebagai ikatan politik uang atau sara. ( Ardes ).

Komentar atas BAWASLU NTB LAKUKAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF KE MASYARAKAT ADAT KARANG BAJO

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Google Translit

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
d' Best Translator

Google Analytics

Lokasi Karang Bajo

tampilkan dalam peta lebih besar